Politik, Jabatan, dan Kekuasaan

           Memilih jalan berpolitik itu hak setiap warga negara. Namun, tidak setiap warga negara dapat menjalankan hak tersebut dengan bijak.

Orang cenderung memilih melebarkan sayap ke ranah politik setidaknya karena tiga hal. Pertama, ingin meninggikan jabatan. Kedua, ingin meraih kekuasaan. Ketiga, ingin meninggikan jabatan serta meraih kekuasaan. Mari berusaha melucuti satu per satu. Politik, jabatan, dan kekuasaan. Politik adalah usaha untuk menggapai kehidupan yang lebih baik. Politik mempunyai tujuan mulia untuk tegaknya sebuah keadilan. Namun, tujuan mulia tersebut tak jarang diselewengkan oleh oknum politik. Oknum inilah yang pada akhirnya memberikan citra negatif politik. 

            Banyak orang yang mengutuk politik. Karena kotor dan kejam. Tak pandang bulu. Banyak orang berpikir secara picik jika politik itu melulu partai. Dan warna menjadi bagian di dalamnya. Satu dengan lainnya saling fanatik dan sarkas. Hanya mementingkan individu atau kelompok tertentu. 

Saya teringat tulisan Dahlan Iskan dalam Surat dari dan Untuk Pemimpin tentang ketidakrelaannya melihat kaum muda menjadi politisi. Bahkan Dahlan menyebutkan politik merupakan bidang yang dibenci masyarakat. Pernyataan Dahlan ada benarnya. Sebab, pelaksanaan politik di lapangan sungguh jauh dari kata adil. Ada kekhawatiran dalam diri Dahlan. Tentu sangat beralasan. Namun, cobalah secara bijak untuk memahamkan diri tentang politik. Hakikat sebuah politik. 

            Seorang yang ingin meninggikan jabatan salah satunya melalui berpolitik. Politik digadang-gadang oleh sebagian orang bisa dimanfaatkan untuk ketenaran, kekayaan, dan investasi pribadi. Jika seorang berpolitik hanya karena motif ingin meninggikan jabatan, mandek sudah ia pada status pejabat yang tak punya nilai. 

Motif lainnya yakni kekuasaan. Kekuasaan yang banyak disalahartikan sebagai kesewenang-wenangan. Orang yang mempunyai kekuasaan akan berpengaruh tinggi. Kekuasaan dari kata “kuasa”. Kuasa itu mampu. Mampu, mantap, untuk menjalankan tugas, amanah, dan menetapkan kebijakan yang adil. Bukan untuk mengingkarinya. 

Sementara orang yang ingin memperoleh kekuasaan melalui politik tidaklah salah. Sebab, tak bisa dipungkiri setiap berkehidupan, bersosialisasi, berinteraksi, di situ tentu ada politik. Mana mungkin orang yang mempunyai cita-cita tinggi untuk mengubah suatu keadaan hanya dengan berdiam diri. Merelakan kepemerintahan dipegang oleh tangan-tangan penghianat. Akhirnya kesejahteraan masyarakat berada di ujung tanduk. Perut-perut pribadi yang kemudian dikenyangkan. 

Tentu orang yang berkuasa untuk menentukan sebuah kebijakan hanyalah mereka yang mempunyai jabatan strategis. Jabatan ketua-ketua di pemerintahan pusat atau daerah misalnya. Perebutan jabatan dan kekuasaan pun semakin memanas setiap kali masa jabatan habis. Jadi, jabatan dan kekuasaan adalah sebuah korelasi yang strategis jika dimanfaatkan secara bijak.